makalah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila

Sasarantepat atas implementasi PKH dan BPNT tentu sangat tidak lepas dari peranan pemerintah dalam melakukan pendataan secara terpadu, terarah, serta berkelanjutan. Sesuai dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin, pemerintah menempuh jalur dengan melakukan pendataan 1 Kesepakatan Falsafah Pancasila para pendiri bangsa telah menyepakati falsafah kenegaraan yang berfungsi sebagai common platforms di antara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Pujidan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. karena atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Makalah ini berjudul " KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGHADAPI MASALAH PEREKONOMIAN INDONESIA ". Makalah ini disusun agar dapat bermanfaat sebagai media sumber informasi dan pengetahuan. Makalahini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pancasila Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN "Veteran" Yogyakarta. Tim penulis menyadari bahwa terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pembuatan karya tulis ilmiah ini. Oleh karena itu, tim penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada: 1. Kebijakanyang sesuai dengan nilai-nilai pancasila yaitu kebijakan terkait pemberian hukuman, pemberian remisi, asimilasi dan grasi. Semua kebijakan tersebut diatur dalam undang-undang. C. Sila Ketiga, "Persatuan Indonesia" H5 Ffcredit.

makalah kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan pancasila